Situbondo, Cakrawala.One.com— Pekerjaan proyek peningkatan jalan pada ruas Curah Jeru (Dusun Jeru Tengah) RT 03 RW 06, Kecamatan Panji, Kabupaten Situbondo, kembali memantik sorotan publik. Proyek berjenis Hotmix ACWC pada jalan irigasi R.295 dengan volume 358 meter, bersumber dari APBD 2025 senilai Rp 248.692.600, yang dikerjakan oleh CV Medya Tama, menuai kontra indikasi terkait absennya pihak pelaksana dan pengawas proyek dari Dinas PUPR menjauh di titik lokasi.” Minggu (23/11/2025).
Pantauan awak jurnalis Cakrawala bersama sejumlah LSM di lapangan, tampak para pekerja menjalankan kegiatan tanpa alat keselamatan kerja (K3) sebagaimana diwajibkan dalam standar proyek pemerintah, dan tanda lain di persimpangan jalan tidak ada. Selain itu, keberadaan pihak pengawas maupun penanggung jawab teknis tidak terlihat sepanjang proses pengerjaan berlangsung justru di abaikan dari ketika semua jurnalis ada di lokasi.
Semua jurnalis menyampaikan kegeramannya di lokasi. Ia menilai proyek tersebut berpotensi tidak sesuai prosedur dan mencerminkan kelalaian serius dari pihak kontraktor.
“Ini pekerjaan apa namanya? Kontraktor apaan bekerja seperti ini? Pengawas nggak ada, K3 tidak dipakai, ini jelas kelalaian serius. Saya minta Bupati Rio segera mem-blacklist CV Medya Tama, karena tidak layak diberi kepercayaan,” tegas semua jurnalis.
Sejumlah LSM dan Wartawan dari berbagai media masing-masing yang turut hadir juga melakukan pengukuran ketebalan aspal di beberapa titik. Hasilnya, ditemukan bagian yang kurang memenuhi standar ketebalan, sehingga dikhawatirkan kualitas jalan tidak akan bertahan lama.
LSM yang melakukan pengecekan langsung memberikan saran kepada para pekerja di lapangan agar menambah ketebalan hotmix, sebab bila dibiarkan, hasil pekerjaan dipastikan tidak maksimal dan berpotensi merugikan masyarakat serta anggaran negara.
Hingga berita ini diterbitkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kontraktor maupun Dinas PUPR Situbondo terkait sorotan dan protes sejumlah LSM dan Jurnalis tersebut.
Proses pengawasan proyek kembali dipertanyakan publik, terlebih proyek senilai ratusan juta rupiah ini seharusnya menjadi prioritas dalam transparansi, mutu pekerjaan, dan keselamatan kerja.(Tim/Nia)
