Bondowoso,Cakrawala.One-Menyikapi mangkraknya pembangunan tandon air bersih dan pengeboran air di Dusun Durin RT 11 Desa Karang Anyar kecamatan Klabang Kabupaten Bondowoso yang seharusnya sudah bisa dinikmati oleh masyarakat pada kenyataannya sampai saat ini mangkrak tidak berfungsi.
Pasalnya setelah ditelusuri lebih jauh keberadaan proyek Dana Desa tersebut diduga terjadi sub kontraktual kepada pihak ketiga seperti dinyatakan oleh salah seorang pekerjanya yang menyampaikan kepada Media ini, ” Saya tidak tahu persisnya angka kontraknya karena saya hanya sebagai pekerja yang memasang peralatan teknisnya saja.
Namun itu yang mengambil borongan adalah Fait warga desa Plalangan Kecamatan Wonosari dan kalau tukang bor nya itu fait mempercayakan pada warga dari kota Banyuwangi.
” Wajar kalau sampai pemasangan sibel itu airnya tidak keluar karena secara teknis pengeboran itu minimal 100 atau 150 meter, sedangkan yang digarap oleh Fait itu hanya 70 meter,sehingga menjadi sangat wajar kalau airnya tidak keluar.
Jangankan pekerjaan besar , lha wong uang konsumsi dari warga setempat itu saja pak Fait masih punya hutang koq, Kalau tidak keliru uang makan yang tidak dibayar ke warga setempat Rp.400 ribu, ” Tegasnya.
Menimpali hal tersebut Kepala Desa Karang Anyar, Riwanto berkelit kalau proyeknya di sub kontraktualkan kepihak luar dalam pernyataannya Riwanto menyampaikan, ” Tidak benar itu kalau di sub kan, pada dasarnya itu sudah selesai koq, pada waktu itu kan musim hujan air sempat keluar tapi karena kemarau pas airnya tidak keluar,Tetapi kami bertanggung jawab,kan masih ada waktu sebelum tutup tahun ini , Insya Allah dalam waktu dua hari ini sudah kami bor kembali karena peralatan sudah lengkap. Masalah itu saya hanya minta tolong carikan tukang bor tetapi kami yang melakukan pembayaran, ” Kilahnya.
Dengan adanya temuan dilokasi maka kami berharap pihak inspektorat selaku lembaga pengawasan terkait pengelolaan dan penggunaan dana desa agar turun untuk mengavaluasi dan mengaudit pekerjaan tersebut,karena dihawatirkan menjadi bentuk pemborosan anggaran dan berpotensi merugikan keuangan pemerintah yang dikelola oleh pihak desa,sebab bangunan tersebut tidak berfungsi.bersambung.(Tim)
